Di masa pasca reformasi ini, ada banyak perbedaan baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam
Di masa pasca reformasi ini, ada banyak perbedaan baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, utamanya dalam ranah checks and balances. Salah satu pembedanya diantaranya adalah masa jabatan presiden yang dibatasi hingga 2 (dua) kali pemilihan (10 tahun). Pada era Orde Baru, pemegang kekuasaan eksekutif tidak mengenal pembatasan masa jabatan. Tentunya masih ada pembeda lagi yang bisa Anda bandingkan.
Pertanyaan:
1. Bandingkan mekanisme checks and balances masa Orde Baru dengan era reformasi!
2. Kemukakan secara singkat praktek checks and balances dalam sistem demokrasi pada proses berjalannya pemerintahan. Beri contoh dari sumber media massa baik cetak ataupun online yang relevan dan kredibel. Sertakan tautan (link) sumber online tersebut!
Pertanyaan 1:
Bandingkan mekanisme checks and balances masa Orde Baru dengan era reformasi!
Jawaban :
Di masa Orde Baru, mekanisme checks and balances sangat lemah dan kekuasaan eksekutif tidak terbatas. Pada era reformasi, mekanisme checks and balances diperkuat, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan berpendapat yang lebih besar, dan peran yang lebih kuat dari lembaga legislatif dan yudikatif.
Penjelasan:
Pada masa Orde Baru di Indonesia, mekanisme checks and balances sangat lemah. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden tidak terbatas dan tidak ada pembatasan masa jabatan. Hal ini menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan presiden dan lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan tersebut.
Namun, dengan adanya reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme checks and balances di Indonesia. Salah satu perbedaannya adalah pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua kali pemilihan atau 10 tahun. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama dipegang oleh satu individu dan mendorong pergantian kepemimpinan secara teratur.
Selain itu, dalam era reformasi, kebebasan berpendapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Baru. Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa takut akan represi atau pembatasan dari pemerintah. Kebebasan berpendapat ini penting dalam memastikan adanya kontrol publik terhadap pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih lanjut, dalam sistem demokrasi pada proses berjalannya pemerintahan di era reformasi, terdapat peran yang lebih kuat dari lembaga legislatif dan yudikatif dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan dapat mengajukan pertanyaan atau melakukan penyelidikan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Lembaga yudikatif juga berperan dalam memastikan adanya keadilan dan penegakan hukum yang independen.
Pertanyaan 2:
Kemukakan secara singkat praktek checks and balances dalam sistem demokrasi pada proses berjalannya pemerintahan. Beri contoh dari sumber media massa baik cetak ataupun online yang relevan dan kredibel. Sertakan tautan (link) sumber online tersebut!
Jawaban :
Praktek checks and balances dalam sistem demokrasi meliputi pengawasan lembaga legislatif terhadap kebijakan pemerintah, peran lembaga yudikatif dalam penegakan hukum yang independen, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Contoh sumber media massa yang relevan dan kredibel adalah Intisari-Online.com dan GuruPrajab.com.
Penjelasan:
Dalam sistem demokrasi, praktek checks and balances melibatkan beberapa aspek. Pertama, lembaga legislatif memiliki peran pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, atau melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Kedua, lembaga yudikatif memiliki peran dalam penegakan hukum yang independen. Mereka bertugas untuk menafsirkan undang-undang dan memutuskan sengketa secara adil. Dengan memiliki kebebasan dan independensi, lembaga yudikatif dapat mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan bagian dari checks and balances dalam sistem demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan memantau jalannya pemerintahan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat dapat menjadi kontrol publik terhadap pemerintah dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan.
Contoh sumber media massa yang relevan dan kredibel adalah sebagai berikut:
Intisari-Online.com: Artikel "Ini Salah Satu Ciri Pemerintahan Indonesia pada Masa Reformasi" di Intisari-Online.com membahas tentang kebebasan berpendapat yang lebih baik pada masa reformasi. (Sumber: https://intisari.grid.id/read/033281309/ini-salah-satu-ciri-pemerintahan-indonesia-pada-masa-reformasi)
GuruPrajab.com: Artikel "Pendidikan pada Masa Reformasi" di GuruPrajab.com membahas perubahan dalam pendidikan pada masa reformasi dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan meningkatkan kualitas pendidikan. (Sumber: https://www.guruprajab.com/2023/05/pendidikan-pada-masa-reformasi.html)